DPRD Pangandaran 2024-2029 Resmi Diangkat Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.317-Pemotda/2024

PANGANDARAN JAWA BARAT - Yang terhormat Rapat Paripurna, izinkan saya membacakan  Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.317-Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Masa Jabatan Tahun 2024-2029 "kata Sekertaris DPRD Pangandaran Heri Gustari",   saat menyampaikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.317-Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran 
Masa Jabatan Tahun 2024-2029, pada acara Rapat Paripurna pengucapansumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Pangandaran masa jabatan 2024-2029,  
bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin (05/08/2024).

Baca juga: Hasto Kristiyanto: Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan Sudah diberi Sanksi Peringatan Berat

Disampaikannya bahwa,  
menimbang : 
a. Bahwa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024 telah berakhir; 
b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran telah menetapkan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pangandaran Masa Jabatan Tahun 2024-2029; 
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian
Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Masa Jabatan Tahun 
2024-2029;

Mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang￾Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Baca juga: Pansus VI Mengusulkan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Desa Wisata, Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa untuk Ditetapkan Menjadi Perda

2 -
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

Baca juga: Politik Nasional dan Pangandaran Tahun 2014

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6197);

Baca juga: Pansus VII DPRD Pangandaran Usulkan 6 Raperda untuk Ditetapkan jadi Perda

Memperhatikan : 
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 321 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran dalam 
Pemilihan Umum Tahun 2024;

Baca juga: Tony Rosyid: Sasaran PSI Bukan Anies, Tapi Konstituen PDIP

3. Surat Bupati Pangandaran Nomor 
130/1874/Pem/2024 tanggal 3 Juli 2024 perihal Permohonan Untuk Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Periode Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Meresmikan pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran
Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini,
terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KEDUA : Dengan peresmian pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
Diktum KESATU, kepada masing-masing anggota diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya berkaitan dengan jabatan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Agustus 2024
Pj. GUBERNUR JAWA BARAT, Bey Ttiadi Machmudin "katanya".
(Anton AS)